Gresik, Lenteranusantaranews.com
Pekerjaan pembangunan saluran drainase sepanjang 70 meter di Desa Dapet, Kecamatan Balongpanggang, Kabupaten Gresik, memunculkan dugaan serius terkait pembengkakan anggaran. Proyek tersebut dilaporkan menghabiskan dana sebesar Rp 100.000.000. Namun, simulasi perhitungan berbasis Rencana Anggaran Biaya (RAB) sederhana menunjukkan nilai kebutuhan riil hanya sekitar Rp 30 juta.
Proyek drainase dimaksud dibangun pada lokasi yang saat itu dalam kondisi tergenang air. Meski medan kerja yang basah bisa berdampak pada peningkatan biaya teknis tertentu, perhitungan berbasis dimensi umum dan harga standar lokal tahun 2025 tetap memperlihatkan adanya selisih sangat besar, yang tidak dapat dijustifikasi hanya dengan faktor lokasi.
Berdasarkan spesifikasi dimensi saluran:
Lebar bawah: 30 cm, Lebar atas: 60 cm, Tinggi saluran: 60 cm, Tebal pasangan batu: ±30 cm
Jenis pasangan: batu kali dengan komposisi 1:5
Maka volume pasangan batu kali yang digunakan mencapai 24,36 m³. Mengacu pada kebutuhan material dan upah lokal:
Batu kali: 29,23 m³ x Rp 220.000 = Rp 6.430.600
Pasir: 12,18 m³ x Rp 200.000 = Rp 2.436.000
Semen: 122 zak x Rp 80.000 = Rp 9.760.000
Upah pekerja: 24,36 m³ x Rp 150.000 = Rp 3.654.000
Galian manual: Rp 2.268.000
Persiapan dan pengukuran: Rp 1.700.000
Finishing dan pembersihan akhir: Rp 1.025.000
Subtotal estimasi total biaya: Rp 27.273.600
PPN 11% (bila dikenakan): Rp 2.999.096
Total Biaya Realistis: Rp 30.272.696
Jika dibandingkan dengan anggaran proyek resmi sebesar Rp 100.000.000, terdapat selisih mencolok sebesar Rp 69.727.304. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan tajam mengenai transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek.
Data pembanding ini diperoleh dengan merujuk pada harga bahan dan upah kerja lokal tahun 2025, berdasarkan sumber HET wilayah Gresik. Kondisi lapangan saat pelaksanaan yang disebut tergenang air juga akan diuji lebih lanjut untuk menilai apakah benar-benar berpengaruh signifikan terhadap biaya.
Kepala Desa Dapet, Siswadi, hingga berita ini diturunkan tidak merespons panggilan maupun pesan konfirmasi yang dikirimkan. Upaya konfirmasi tetap akan dilakukan sebagai bagian dari prinsip keberimbangan informasi.
Investigasi lanjutan akan diarahkan pada dokumen RAB asli, laporan pertanggungjawaban kegiatan, serta pengawasan teknis lapangan.
Indikasi ketimpangan ini menjadi sinyal penting akan perlunya audit menyeluruh atas proyek infrastruktur yang dibiayai dari dana publik di tingkat desa.
(*).
