Gresik, Lenteranusantaranews.com
Desa Cagakagung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, kembali menjadi sorotan. Meskipun menerima kucuran Dana Desa (DD) senilai Rp835.536.000 pada tahun anggaran 2025, angka kemiskinan di desa ini tetap membatu, tidak ada penurunan, tidak ada pergerakan.
Data resmi dari Kementerian Keuangan menegaskan bahwa indikator “Jumlah Penduduk Miskin (JPM)” tetap, sama seperti tahun sebelumnya. Artinya, meski anggaran publik dikucurkan hampir mencapai satu miliar rupiah, tidak satu pun garis kemiskinan berhasil diguncang.
Gambar grafik menunjukkan penurunan jumlah Dana Desa dari tahun ke tahun, namun angka kemiskinan justru stagnan. Grafik ini memperlihatkan ketimpangan yang tidak bisa dibantah: dana habis, dampak nihil.
Indikator lain yang tak kalah mencolok adalah status Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tercatat 0,00 alias tidak aktif. Padahal, BUMDes seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sumber penciptaan lapangan kerja, dan generator pendapatan asli desa. Namun di Cagakagung, BUMDes hanya menjadi catatan administratif tanpa nyawa.
Di sisi pendapatan desa, rasio Pendapatan Asli Desa (PAD) terhadap total APBDes hanya mencatat nilai 7,90, jauh dari nilai minimal ideal yang ditetapkan di tingkat kabupaten/kota. Ini mengindikasikan ketergantungan mutlak terhadap dana transfer pusat, tanpa adanya inovasi lokal dalam menggali potensi ekonomi desa.
Meski alokasi earmark Dana Desa untuk kegiatan prioritas sempat menyentuh 24,79% dari total belanja, angka yang berada di atas rata-rata nasional, tetap saja tidak ada korelasi positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
Luas wilayah meningkat. Jumlah penduduk bertambah. Tapi status desa dan indeks geografis tetap di tempat. Tidak ada inovasi pelayanan. Tidak ada lompatan program. Semua data menunjukkan bahwa dana hanya berpindah tangan, tidak berpindah fungsi.
Kepala Desa Cagakagung, Supaat belum dapat dikonfirmasi hingga berita ini diturunkan. Publik pun mulai mempertanyakan transparansi, efektivitas, serta arah kebijakan penggunaan dana publik di desa tersebut.
Dalam konteks nasional, Desa Cagakagung kini menjadi potret telanjang dari kegagalan pengelolaan Dana Desa yang seharusnya mampu menyentuh langsung akar kemiskinan. Dana ditransfer, prosedur dijalankan, laporan disusun. Namun warga tetap miskin, dan data tetap diam. (red).
