Gambar Ilustrasi
Gresik, Lenteranusantaranews.com
Dugaan penyimpangan dalam program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan bedah rumah di Desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Kabupaten Gresik, terus menjadi sorotan. Program yang mengalirkan dana hingga miliaran rupiah tersebut diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan indikasi mark-up material, kualitas bangunan rendah, hingga laporan fiktif.
Data menunjukkan, sejak tahun anggaran 2022 hingga 2024, Desa Randuboto menerima kucuran anggaran lebih dari Rp42,7 miliar dengan rincian: Rp7,7 miliar untuk 85 unit rumah (2022), Rp14 miliar untuk 161 unit rumah berikut fasilitas sanitasi serta IPAL komunal (2023), dan Rp21 miliar untuk 181 unit rumah (2024).
Namun, di lapangan ditemukan indikasi penyimpangan mulai dari penggelembungan harga material, kualitas bangunan yang rapuh, hingga dugaan adanya unit fiktif yang tetap dilaporkan selesai. Fasilitas sanitasi dan IPAL komunal yang seharusnya menjadi penunjang juga disebut tidak berfungsi optimal meski anggaran telah dicairkan penuh.
Terkait sorotan tajam atas program tersebut, Kepala Desa Randuboto, Andi Sulandra, memberikan tanggapan. Melalui pesan WhatsApp, ia menegaskan kesiapannya untuk memberikan penjelasan terbuka.
“Kalau bisa monggo bertemu langsung, biar jelas sejelasnya. Kami tidak ada yang kami tutupi. Masalah bedah rumah, kami sangat siap,” tulis Andi Sulandra.
Sementara, Suwartono, Camat Sidayu saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp pribadinya juga enggan membalas.
Meski demikian, indikasi kerugian negara dari penyimpangan program ini diperkirakan signifikan, mengingat besarnya anggaran yang dikelola. Aparat penegak hukum diharapkan segera melakukan penyelidikan mendalam, termasuk audit investigatif untuk membandingkan realisasi fisik di lapangan dengan laporan administrasi resmi.
(red)
