Gresik, Lenteranusantaranews.com
Pembangunan sarana prasarana (sarpras) persampahan atau TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle di desa Dadapkuning hingga jelang akhir tahun 2025 belum selesai dikerjakan dan menjadi sorotan. Pembangunan yang menggunakan anggaran BKK (Bantuan Keuangan Khusus) Kabupaten Gresik tahun 2025 seharusnya sudah selesai dikerjakan namun hingga saat ini pembangunan tersebut masih 40 persen.
Diharapkan, dengan adanya pembangunan tempat untuk persampahan tersebut bisa mengurangi penumpukan sampah yang kian hari kian menumpuk di wilayah Kabupaten Gresik, khususnya di Kecamatan Cerme.
Dari pantauan wartawan di lapangan pemerintah Desa Dadapkuning tahun 2025 menerima anggaran sebesar Rp200 juta untuk pembangunan sarana prasarana persembahan TPS3R. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan tempat persampahan di Dusun Leker dan Dusun Dadapkuning Desa Dadapkuning. Namun, pembangunannya berhenti tanpa sebab.
Bangunan tempat sampah tersebut nampak angker, didukung dengan lokasi yang berada di area makam.
Menurut keterangan Sekretaris Desa (Sekdes) Dadapkuning, Suparlan, pembangunan sarana dan prasarana sampah tersebut masih berlangsung dan terus dikerjakan. Suparlan mengelak jika pembangunan tempat sampah tersebut berhenti.
“Masih dalam pembangunan. Lebih jelasnya konfirmasi pak Kades saja,” kata Suparlan, Jum’at, (14-11-2025).
Berbeda dengan keterangan Sekdes Dadarkuning, dari investigasi wartawan di lapangan pembangunan tersebut sudah berhenti beberapa waktu lalu. Di sekitar proyek tidak ditemukan pekerja yang melakukan pekerjaan pembangunan. Bahkan, dari sisa-sisa material yang dipakai pembangunan tersebut nampak sudah lama dihentikan. Entah faktor apa yang menyebabkan pembangunan tersebut dihentikan.
“Sudah berhenti beberapa hari yang lalu pembangunannya. Hingga kini belum ada lagi yang bekerja. Bangun tempat sampah kok di area makam, apa tidak ada tempat lain? Itu tempat sampah atau tempat keranda?,” ucap salah satu warga dengan nada kesal.
Tidak dilanjutkannya pembangunan sarpras persampahan di desa Dadapkuning menyisakan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat. Secara otomatis juga akan mengakibatkan terlambatnya pelaporan pertanggungjawaban desa.
Keterlambatan pembangunan pemerintah Desa Dadapkuning yang menggunakan dana dari APBD tersebut dapat dikenakan sanksi administratif, denda finansial, hingga proses hukum pidana jika terbukti ada unsur penyalahgunaan atau korupsi.
Sementara, Umar Hasyim, Camat Cerme saat dikonfirmasi melalui WhatsApp pribadinya mengatakan bahwa dirinya belum tahu jika pembangunan sarpras persampahan di Desa Dadapkuning belum selesai. Umar Hasyim berjanji akan segera melakukan kroscek lapangan untuk mengetahui hal tersebut.
“Kita belum tahu. Akan segera kita cek di lapangan,” kata Camat Umar singkat.
Keterangan yang disampaikan Umar Hasyim membuktikan lemahnya pengawasan dari pihak Kecamatan Cerme sebagai pembina desa. Jika pembangunan masih berlangsung, mengapa tidak ada pekerjaan dilokasi?
Publik bertanya, kemanakah sisa anggaran sedangkan bangunan hanya berupa tembok persegi yang dibangun setengah tanpa atap. Diduga kuat, anggaran diendapkan oleh Kades bahkan habis di pakai untuk kepentingan pribadi.
Sementara hingga berita ini di angkat, Kepala Desa Dadap kuning, Saikun belum memberikan keterangan resmi.
(red)
