Malang, Lenteranusantaranews.com
Program ketahanan pangan yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Desa Argoyuwono, Kecamatan Ampelgading, Kabupaten Malang tahun 2025 diduga tidak berjalan sebagaimana laporan resmi yang dikirimkan ke instansi pemerintah.
Dugaan tersebut muncul setelah seorang kepala desa dari wilayah lain—yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan—mengungkapkan bahwa sebagian kegiatan yang dilaporkan “hanya rekayasa”.
Menurut sumber tersebut, laporan kegiatan yang masuk dalam program ketahanan pangan mencantumkan adanya pembelian hewan ternak serta pembangunan kandang, namun hasil penelusuran informal di lapangan diduga tidak menemukan bukti aktivitas tersebut.
“Setahu saya, di desa itu tidak ada pembelian hewan ternak dan tidak terlihat adanya pembangunan kandang seperti yang tertulis di laporan. Beberapa warga sekitar juga mengatakan tidak pernah melihat kegiatan yang dimaksud,” ujarnya.
Sumber tersebut menambahkan bahwa isu ini mulai mencuat setelah laporan program disampaikan ke Kementerian Keuangan sebagai bagian dari pertanggungjawaban dana desa.
Sementara itu, pihak pemerintah Desa Argoyuwono dan pengurus Bumdes belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi yang dilakukan oleh beberapa pihak disebut belum mendapatkan jawaban.
Sejumlah pemerhati tata kelola desa mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah potensi penyimpangan.
Hingga berita fiktif ini diturunkan, belum ada klarifikasi atau verifikasi lebih lanjut dari pihak terkait, dan semua informasi masih berada pada tahap dugaan.
(Red)
