Gresik, Lenteranusantaranews.com
Pemerintah desa (Pemdes) Menunggal, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik kini semakin dikenal dunia. Viralnya Pemdes Menunggal bukan karena kegiatan desa yang positif, melainkan keahlian Pemdes dalam memanipulasi anggaran untuk pembangunan desa.
Salah satu anggaran untuk pembangunan desa yang diduga dimanipulasi oleh Pemdes Menunggal adalah anggaran untuk pembangunan TPT jalan usaha tani yang berada di dusun Kemuning, desa Menunggal.
Dari pantauan wartawan dilapangan, tidak ada pembangunan TPT jalan usaha tani di dusun Kemuning akhir akhir ini, namun tiba tiba ada banner yang menyatakan bahwa ada pembangunan TPT jalan usaha tani sepanjang 2×134 meter dengan anggaran yang berasal dari BK (Bantuan Keuangan) Kabupaten Gresik tahun 2025 sebesar Rp.150 juta.
Kejanggalan pembangunan TPT tak hanya menjadi sorotan publik, tetapi juga dikeluhkan sejumlah warga di dusun Kemuning. Mereka merasa heran, sebelumnya tidak ada pembangunan TPT baru. Pembangunan TPT itu sudah dilakukan oleh Pemdes Menunggal tahun lalu, tetapi di klaim pembangunan baru. Untuk lebih meyakinkan, Pemdes memasang banner kegiatan sebagai tanda adanya pembangunan.
“TPT ini jelas jelas dibangun tahun lalu, lihat saja bangunannya sudah pecah pecah dan berlumut. Satu titik pembangunan dengan dua angggaran. Ini jelas pembohong publik dan merugikan negara,” kata warga mayakinkan, Senin, (8-12-2025).
Ketiadaan keterbukaan informasi pembangunan dari pemerintah desa memperkuat dugaan warga bahwa di desa Menunggal terjadi pengulangan kegiatan dengan anggaran yang berbeda, terapi lokasi sama. Masyarakat menilai bahwa pembangunan di desa Menunggal hanya dijadikan alat untuk mengeruk keuntungan demi kepentingan pribadi Kepala Desa.
“Selama ini, apabila ada pembahasan rencana pembangunan didesa, tidak melibatkan warga. Hanya orang orangnya Kepala Desa yang diundang saat ada pembahasan rencana pembangunan desa,” jelasnya.
Menanggapi kondisi tersebut, pegiat sosial dan pemerhati dana pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, Sa’id Maruli, SH, MH, menyatakan perlunya pengawasan lebih ketat dari pihak kecamatan maupun inspektorat di desa Menunggal. Lemahnya pengawasan menjadikan Pemdes seenaknya dalam mengelola dan menggunakan uang negara.
“Itu uang rakyat, kalau benar ada tumpang tindih anggaran, ini jelas fatal. Penyelewengan anggaran adalah pidana. Dia (Kades) harus bertanggungjawab.. Audit internal di desa Menunggal perlu dilakukan,” kata Sa’id.
Lelaki dengan tampang dingin tapi penuh wibawa tersebut mendesak agar inspektorat dan kejaksaan Gresik sesegera turun tangan. Pemdes Menunggal perlu dijadikan prioritas agar menjadikan pelajaran bagi Kepala Desa lain di Kabupaten Gresik.
“Segera kita layangkan Dumas agar Desa Menunggal dilakukan audit oleh Inspektorat dan Kejaksaan,” pungkas Sa’id dengan nada tinggi.
Sementara, Setya Dwi Irianto, Kades Menunggal hingga berita ini diangkat belum bisa memberikan keterangan resmi. Kepala Desa dengan ciri khas rambut penuh uban saat akan dikonfirmasi dikantor desa sedang tidak ada ditempat.
“Pak Kades ada kegiatan di luar, mungkin beliau ke Gresik,” ucap salah satu perangkat desa Menunggal singkat.
(red)
