Mojokerto, Lenteranusantaranews.com
Sungguh miris melihat kondisi yang terjadi pada salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto, khususnya SMA Negeri 1 Dawarblandong yang berada di Kecamatan Dawarblandong. Peristiwa ini muncul ketika wartawan berusaha mengkonfirmasi temuan dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi di sekolah tersebut. Namun, tanggapan yang diberikan justru mengundang kekhawatiran lebih lanjut.
Yurike Prastika, Humas SMA Negeri 1 Dawarblandong, menyatakan bahwa sekolah tersebut “di backingi oleh oknum wartawan”. Ike tidak menyebutkan nama atau identitas spesifik dari oknum tersebut, tetapi pernyataan mengenai adanya dukungan dari pihak yang menyebut diri sebagai wartawan sangat jelas diutarakan.
“Kami di backingi oleh beliau,” ucap Ike sambil menunjuk salah satu wartawan yang ada di lapangan, Rabu, (28-1-2026).
Di ketahui, oknum wartawan yang di maksud oleh Humas SMAN 1 Dawarblandong adalah (S) yang saat itu ada di ruangan bersama wartawan yang melakukan konfirmasi.
Hal ini menjadi poin penting yang perlu mendapatkan perhatian serius, mengingat profesi wartawan memiliki standar etika dan peraturan yang mengikat untuk menjaga objektivitas serta integritas dalam menjalankan tugas.
Dugaan pungli di lembaga pendidikan sendiri sudah merupakan masalah yang sangat serius, karena dapat menghambat akses pendidikan yang layak dan merusak kredibilitas sistem pendidikan secara keseluruhan.
Ketika upaya verifikasi dan konfirmasi terhadap dugaan tersebut dilakukan oleh wartawan sebagai bagian dari tugas memantau pelaksanaan publik, munculnya pernyataan mengenai dukungan dari oknum wartawan justru menciptakan kesan adanya unsur yang tidak transparan.
Pernyataan tersebut juga menimbulkan beberapa pertanyaan krusial. Pertama, apa bentuk dukungan yang diberikan oleh oknum wartawan tersebut kepada sekolah? Kedua, apakah dukungan tersebut memiliki kaitan dengan dugaan pungli yang sedang dikonfirmasi? Ketiga, mengapa pihak sekolah memilih untuk menyebutkan adanya dukungan dari oknum bukan dari pihak yang berwenang atau lembaga resmi?
Kejelasan terkait hal-hal ini sangat diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman dan memastikan bahwa lembaga pendidikan beroperasi sesuai dengan aturan dan prinsip keadilan.
Kondisi yang terjadi di SMA Negeri 1 Dawarblandong menjadi cerminan dari tantangan yang dihadapi oleh lembaga pendidikan di Kabupaten Mojokerto. Penting bagi pihak berwenang, seperti Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto dan instansi terkait lainnya, untuk segera melakukan penyelidikan mendalam terhadap dugaan pungli serta klarifikasi mengenai pernyataan dukungan oknum wartawan.
Selain itu, perlu juga dilakukan upaya untuk memastikan bahwa setiap lembaga pendidikan di wilayah tersebut berjalan dengan transparansi, akuntabel, dan bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai pendidikan nasional.
Hingga berita ini diangkat, belum ada keterangan resmi dari pihak SMAN 1 Dawarblandong dan oknum wartawan (S) terkait backing di sekolah tersebut. (Red)
